Awam Politik Berbagi 6 Hal Unik Berkaitan Politik di Indonesia

Dalam tulisan ini, saya hanya hendak membagikan beberapa hal menarik berkaitan dengan temuan saya mengenai perpolitikan di Indonesia. Tentunya ini ditulis berdasarkan perspektif saya selaku seorang “awam politik”. Kenapa saya posting di sini? Karena sama sekali tidak tepat jika saya masukkan di dalam skripsi saya. Jadi, supaya temuan-temuan hebat ini tidak hilang begitu saja, maka saya putuskan untuk memostingnya di blog tercinta ini sebagai postingan yang ke-185.

Untuk diketahui, selama beberapa waktu terakhir ini, saya tengah fokus untuk mempelajari hal-hal mendasar dari ilmu politik, terkhususnya dalam konteks Indonesia. Memang tidak secara mendalam, tapi hanyalah dasar-dasarnya saja. Sebab saya bukan seorang mahasiswa ilmu pemerintahan dan politik, melainkan seorang mahasiswa teologi. Saya harus bergumul dengan dunia perpolitikan karena ada kaitannya dengan tulisan akhir alias skripsi saya. Saya akui, mendalami dunia politik tentunya memiliki kerumitan tersendiri. Satu-satunya modal adalah saya memiliki minat untuk berbicara dan mempelajari masalah politik sejak masih berstatus sebagai pelajar. Hm, mungkin ini adalah “warisan” dari kedua kakek yang senang berbicara mengenai politik, serta pernah terlibat aktif sebagai pengurus parpol dan bekerja di instansi pemerintahan. Ah, whatever lah… Yang pastinya meskipun ini rumit, saya harus mengakui bahwa ini juga menyenangkan.

Baiklah, silahkan check it out temuan-temuan saya berikut ini. oh, ya berhubung saya seorang “awam politik”, mari koreksi jika ada kesalahan atau mari tambahkan jika ada hal unik lainnya. Terima kasih.

  1. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah menganut sistem parlementer, yakni pada masa Republik Indonesia Serikat berupa parlementer semu pada 1949-1950 dan kembali ke bentuk negara kesatuan dengan sistem parlementer selama 1950-1959. Dengan dikeluarkannya dekrit presiden pada tahun 1959, maka sistem pemerintahan berubah dari sistem parlementer menjadi sistem pemerintahan presidensial.
  2. Masih mengenai sistem pemerintahan presidensial. Semenjak amandemen UUD 1945, terjadi perubabahan dalam penerapan sistem presidensial ini. Terjadi semacam modifikasi antara sistem presidensial dan parlementer. Namun tetap saja, pemerintahan mengambil nama sistem presidensial. Perubahan mencakup pemilihan presiden secara langsung, diberlakukannya sistem bikameral dan pemberian kekuasaann bagi parlemen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran.
  3. Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertamanya pada tahun 1955. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, pemilu ini berjalan secara tertib, lancar, bebas, aman dan rahasia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pemilu pertama di Indonesia ini adalah pemilu yang paling baik dan paling bersih yang pernah diadakan dipermukaan bumi ini. (Wow and wow…. bandingkan dengan sekarang???)
  4. Sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan atau separation of power murni, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power). Menariknya adalah konsep trias politika dari separation of power tetap dipertahankan, melalui tiga bagian kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun itu tadi, pembedaanya adalah dilakukan sistem pembagian kekuasaan. Hal menarik lainnya lagi adalah ternyata dalam prakteknya kekuasaan tidak benar-benar dibagi ke dalam tiga bagian ini. Misalnya, kekuasaan eksekutif bisa membuat hukum berupa peraturan pemerintah atau memberikan grasi dan semacamnya. (rumit ya….)
  5. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan prinsip otonomi daerah. Ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat unik. Konsep negara kesatuan adalah Idealnya di negara kesatuan, semua kebijakan berada di tangan pemerintahan pusat. Namun dengan menganut otonomi daerah, Indonesia seakan-akan menganut sistem federal, dimana peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. (hm, saya jadi mengibaratkan bahwa daerah-daerah di Indonesia adalah seperti negara-negara bagian yang berada di bawah satu kesatuan, yakni negara Indonesia. Ah, ini hanya pemikiran saya untuk mempermudah saya memahami rumitnya bagian yang satu ini.)
  6. Pencapaian yang perlu dicatat (entah rekor atau kebobrokan). Pada masa orde baru, pembentukan daerah otonom baru sangatlah sulit untuk dilakukan. Pembentukan daerah baru hanya di batasi pada pemekaran provinsi yakni provinsi Bengkulu. Tapi pasca reformasi, apa yang terjadi? Terjadi semacam ledakan pembentukan daerah otonom di Indonesia. hal ini terlihat dari telah dimekarkannya ratusan kabupaten/kota serta juga beberapa provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 1998-sekarang, awal tahun 2016. Sebagai pembanding, hitung saja dari jumlah 26 provinsi (tidak termasuk Timor-timor yang sempat menjadi provinsi ke-27 pada tahun 1975-1999) di orde baru, sementara sekarang ada berapa provinsi di Indonesia pada masa reformasi?

 Demikianlah enam hal menarik yang bisa saya bagikan sebagai hasil penemuan sementara. Silahkan di koreksi jika ada yang salah. Silahkan diluruskan jika tampaknya terjadi kesalahpahaman di dalam pemaparan saya di atas. Maklum, saya adalah seorang “awam politik”, berbicara politik bukan karena ahli tetapi karena mencintai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s